• +(0621)327393
  • Jumat, 27 November 2020

Tebing Tinggi Bentuk Perangkat Daerah Baru Sesuai PP No. 18/2016

Rabu, 15 Maret 2017


TEBING TINGGI - Sekdako Tebingtinggi, Johan Samose Harahap mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tebingtinggi telah membentuk perangkat daerah yang baru sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016.

Diawali dengan menerbitkan Peraturan Daerah Tebingtinggi No. 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebingtinggi dan peraturan Walikota Tebingtinggi No.28 Tahun 2017 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Tebingtinggi.

“Dengan telah terbentuknya perangkat daerah tersebut banyak program kerja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang akan kita laksanakan",jelas Sekdako Tebingtinggi Johan Samose Harahap.

Hal ini disampaikan Johan Samose ketika memimpin Apel bersama  ASN di halaman Kantor PU dikawasan perkantoran  Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Senin ( 6/3/2017 ).

Lanjut Johan, untuk itu diharapkan kepada SKPD agar merencanakan program kerja sesuai tugas dan fungsinya,, sebagai aparatur yang hidup dan bekerja disebuah negara hukum.

“ Kita tentunya menyadari benar bahwa sebaik apapun usaha yang dilakukan untuk kemajuan bersama, harus tetap didukung dengan kerangka dan dasar hukum yang baik sehingga pelaksanaan program kerja nantinya dapat berjalan lancar tanpa menghadapi hambatan hukum atau permasalahan hukum. “ Tegasnya.

Ungkap Johan, akhir akhir ini segenap aparatur sipil negara juga menjadi sorotan masyarakat. Berbagai macam predikat menyudutkan mewarnai wajah birokrasi indonesia baik di pusat dan di daerah diantaranya terkait adanya pungutan liar (liar).

Menyikapi tentang keberadaan saber pungli adalah sebagai jawaban untuk mencegah berkembangnya pungutan liar di berbagai sektor organisasi perangkat daerah dan institusi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik.

” Pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Sebagai aparatur sipil negara kita harus menghindari dan menjauhkan diri dari prilaku tersebut, ” terang Johan.

Sebagai abdi masyarakat dan abdi negara , ASN  mempunyai tanggung jawab hukum, moral dan etik yang harus dijunjung tinggi dan dipertanggung jawabkan.

(Source : http://www.dnaberita.com/single.php?id=31519)